Peristiwa yang sering disebut G30S berawal dari informasi yg dibawakan oleh Subandrio dari
Mesir yaitu pada tgl 15 Mei 1965 tentang adanya Dewan Jenderal (Dokumen
Gilchrist).
Sukarno pada saat itu menanggapi isu ini dengan sangat serius.
Kemudian pada tanggal 25 Mei 1965, Sukarno memanggil para Menteri dan Panglima Angkatan untuk meminta kejelasan tentang adanya Dewan Jenderal tersebut.
Oleh Karenanya pada kesempatan tersebut, Letjen Ahmad Yani yang selaku Menpangad saat itu dgn tegas menyatakan bahwa Dewan Jenderal tersebut tidak ada, yang ada adalah Dewan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) yg mengemban tugas memberi masukan atau pendapat kepada Menpangad tentang kepangkatan dan jabatan Perwira Tinggi di tubuh angkatan darat kita.
Bahkan Jenderal Nasution juga memastikan bila Dewan Jenderal tersebut memang tidaklah ada.
Merasa masih kurang puas dgn penjelasan dari Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Nasution, lalu Sukarnopun berusaha mencari kejelasan tentang hal itu lebih lanjut.
Kemudian Sukarno memberi perintah kepada Brigjen Sjafiudin yang bertugas sebagai (Pangdam Udayana) untuk mencari tahu terkait dari nama-nama yang dimaksud itu, lalu didapatlah adanya 9 nama.
Inilah ke 9 nama yg disodorkan Brigjen Sjafiudin :
1 Jenderal AH Nasution (Menko Pangap/KASAB),
2 Letjen Ahmad Yani (Menpangad),
3 Mayjen R Soeprapto (Deputy II Menpangad)
4 Mayjen MT Haryono (Deputy III Menpangad)
5 Mayjen S Parman (Asisten I Menpangad bidang Intelejen)
6 Mayjen Djamin Ginting (Asisten II Menpangad bidang Operasi)
7 Brigjen DI Panjaitan (Asisten IV Menpangad bidang Logistik)
8 Brigjen Sutoyo (Inspektur Kehakiman AD)
9 Brigjen Sukendro (Asintel Mayjen S Parman).
Akhirnya Sukarno pun memberi sinyal untuk menindak mereka tapi bulan berganti bulan tak ada perkembangan.
Lalu atas bisikan PKI, Sukarno menemukan ide yg dianggapnya cemerlang (menurut pikirannya berdasarkan pengalaman Lenin, Stalin, Mao Tse).
Berdasarkan rekomendasi dari Brigjen Sabur, Sukarno memberi perintah kepada Letkol Untung untuk menindak para Jenderal tersebut,
Ditentukanlah tanggalnya dan dipilihlah pada bulan Oktober dengan alasan kuat jika Sukarno ingin mensejajarkan diri dengan Sovyet & China yg sudah lebih dahulu terkenal dengan Revolusi Oktobernya.
Dalam beberapa kesempatan Sukarno selalu menyebut peristiwa G30S dengan istilah “GESTOK”.
Sukarno menolak penggunaan istilah Gestapu atau G30S.
Sesuai perencanaan, Operasi penindakan para jenderal mulai dijalankan.
Supply persenjataan diperoleh dari Marsekal Oemar Dhani yang memang merupakan Menpang AU waktu itu.
( TNI AU baru melaporkan kehilangan senjata setelah senjata2 tersebut disita lewat pertempuran di wilayah Lubang Buaya).
Berdasarkan kesaksian keluarga para jenderal yang telah menjadi korban, ternyata pada malam kejadian telepon selalu berdering setiap jamnya hanya untuk menanyakan keberadaan dari para jenderal, apakah ada di rumah atau tidaknya. (Hal itu lah yang memang menjadi sebuah pertanda adanya perencanaan)
Pada dini hari pukul 4.00 Wib operasi penindakan para jenderal pun dijalankan. Satu persatu dari para jenderal diculik dari rumah mereka masing-masing.
Namun operasi penindakan para jenderal ini Gagal Total karena ternyata Nasution berhasil meloloskan diri.
Walaupun tahu kalo operasi penindakan para jendera tersebutl Gagal, namun operasi tetap dijalankan.
Pada pagi harinya Letkol Untung mengumumkan berita sebaliknya melalui RRI.
Letkol Untung memberitakan kesuksesan Dewan Revolusi menghabisi para jenderal yang dianggap menghalangi Revolusi yang telah dicanangkan Sukarno.
Pengumunan ini ternyata mendapat sambutan diberbagai daerah, seperti di Jogjakarta, dimana Kolonel Katamso dan Letkol Sugijono diculik dan dibunuh.
Bahkan dibeberapa daerah, para anggota PKI & simpatisan PKI mulai menebar ancaman yang membuat rakyat menjadi kian ketakutan.
Dalam persembunyiannya, jenderal Nasution mengakui kalo dirinya merasa gamang dlm menentukan siapa kawan dan siapa lawan yg sebenarna.
Akhirnya Nasution memilih KOSTRAD sbg tempat berlindung walau diketahui sebetulnya sebagai Benteng Pengendali Keamanan Ibukota adalah KODAM JAYA.
Menjelang sore sekitar pukul 4 lewat akhirnya jenderal Nasution masuk ke Markas KOSTRAD.
Jenderal Nasutionpun memberi perintah kepada Mayjen Suharto pada saat itu untuk mengambil alih komando TNI AD.
Kemudian Menindak lanjuti perintah jenderal Nasution, Mayjen Suharto mengirim telegram keseluruh Kodam memberitahukan tentang selamatnya jenderal Nasution dan kembali memerintahkan untuk bersiaga penuh pada seluruh elemen pasukan.
Mayjen Suharto pun memberi perintah kepada Kolonel Sarwo Edhie untuk segera merebut RRI & menguasai Halim (daerah Lubang Buaya yg merupakan tempat pelatihan militer para Pemuda Rakyat). Sejarah mencatat, dari 3 Menteri Panglima yg tersisa hanya Menpangal Laksamana RE Martadinata yg menjenguk Jenderal Nasution saat berada di Kostrad pasca kejadian itu.
Usai mendengar kesaksian Jenderal Nasuton, Laksamana RE Martadinata menyatakan sikap TNI AL yg mendukung TNI AD untuk melawan PKI.
Namun sayang, sikap ini justru membuat karier militernya tamat, karena pada tgl 21 Februari 1966, Laksamana RE Martadinata dicopot jabatannya sebagai Menpangal.
Ternyata selamatnya Jenderal Nasution waktu itu, menjadi petaka bagi Sukarno dan PKI, apalagi saat ditangkap, Letkol Untung memberi daftar 60 nama prajurit Cakrabirawa yg terlibat langsung.
Harap diingat, pada malam peristiwa Letkol Untung memberi memo kepada Sukarno saat seminar para Arsitek. Setelah membaca memo tsb Sukarno menyelipkan ucapan yg dikutip dari kisah Ramayana/Mahabrata tentang membunuh saudara kandung demi pencapaian tujuan.
Perlu diketahui, sehari sebelum peristiwa terjadi ternyata Sukarno sudah menjanjikan posisi Menpangad kepada Mayjen Mursjid yg merupakan orang nomor 2 di Kemenpangad waktu itu. Mayjen Mursjid adalah Deputy I Menpangad yg tdk turut menjadi target saat itu padahal Deputy II & Deputy III turut menjadi korban saat itu.
Para Antek2 PKI yg berkedok Sukarnois mencoba memelintir peristiwa G30S dgn mengabaikan “Selamatnya” Jenderal Nasution.
Padahal beliaulah yg membuat semua skenario & rencana Sukarno menjadi berantakan.
Lalu tindakan Sukarno yang justru mencopot jabatan Jenderal Nasution dari jabatannya sebagai Menko Pangap/Kasab, semakin memperkuat kecurigaan akan keterlibatan Sukarno.
Tindakan pencopotan ini seolah menunjukan kalo Sukarno Gak Suka kalo Nasution berhasil selamat.
Pasca peristiwa pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya, situasi Eskalasi politik di Indonesia semakin memanas. Rakyat mulai turun kejalan menuntut pembubaran PKI tapi Sukarno seolah tak bergeming membela keberadaannya PKI.
Bahkan saat berpidato didepan Front Nasional tgl 13 Februari 1966, di daerah Senayan, Sukarno kembali dengan lantang memuji PKI dengan mengatakan, “Di Indonesia ini tidak ada partai yang pengorbanannya terhadap Nusa dan Bangsa sebesar PKI”.
Mendengar pidato Sukarno yang keukeuh membela PKI, tuntutan mahasiswa dan rakyat semakin menguat untuk melengserkan Sukarno.
Menghadapi tuntutan mahasiswa dan rakyat yang semakin meluas, akhirnya Sukarno mengeluarkan SP 11 Maret ditahun 1966, yang isinya memerintahkan Letjen Suharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk segera mengendalikan situasi dan keadaan dengan mengambil tindakan yang dianggap perlu demi menjaga keamanan dan kestabilan pemerintahan. Namun Sukarno cukup cerdik dengan menyelipkan perintah untuk menjaga dan menjamin keselamatan pribadinya. Sukarno menyelipkan perintah menjaga dan menjamin keselamatan pribadinya dengan menyematkan berbagai gelar yang disandangnya.
Berdasarkan SP 11 Maret, Letjen Suharto mulai mengadakan pembersihan atas unsur-unsur PKI di pemerintahan termasuk menangkapi beberapa menteri dan pejabat yang terlibat PKI. Tindakan Letjen Suharto mendapat kritikan dari Sukarno yang ditanggapi Suharto dengan memasang dirinya sebagai tameng untuk menjaga nama baik Sukarno.
Pasca terbitnya SP 11 Maret, situasi keamanan Negara mulai kondusif dan terkendali. Gejolak demontrasi anti pemerintah mulai mereda.
Namun situasi kembali memanas saat Sukarno mengawini gadis belia, Heldy Jaffar yang berusia 18 tahun dibulan Mei 1966. Perkawinan ini menjadi puncak kemarahan rakyat dan menjadi bukti “Ketidak Pedulian” Sukarno terhadap kondisi dan situasi di Negara. Rakyat melihat ternyata Sukarno lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan Bangsa dan Negara.
Akhirnya tuntutan rakyat dijawab oleh MPRS yang diketuai oleh Jenderal AH Nasution.
Pada bulan Juni 1966, Sukarnopun diseret ke SU MPRS untuk dimintai pertanggung jawaban. Inilah awal kejatuhan Sukarno dimana 2 nota pembelaannya yang diberi judul Nawaksara I dan II ditolak oleh MPRS. Mandat Sukarno sebagai Presidenpun dicabut MPRS pada bulan Maret 1967. Selanjutnya MPRS memilih dan mengangkat Letjen Suharto sebagai Plt Presiden.
Terlukis kesan ketidak relaan di wajah Sukarno atas pencopotan dirinya dari kedudukan Presiden.
Berdasarkan Tap MPRS no 33 tahun 1967, MPRS memerintahkan kepada Plt Presiden, Jenderal Suharto untuk melakukan proses hukum kepada Sukarno sesuai ketentuan hukum yg berlaku, namun Suharto hanya mengenakan status Tahanan Rumah tanpa pernah berusaha mengajukan Sukarno untuk diadili.
"Mikhul Dhuwur Mendhem Jero" menjadi alasan Suharto agar Bangsa Indonesia tdk memperlakukan Sukarno seperti pesakitan/pecundang. Sikap Suharto ini dipertegas dgn pidatonya di depan Sidang MPRS pd tahun 1968, agar kita lebih baik mencurahkan tenaga & pikiran dlm menghadapi masa depan bangsa Indonesia dibanding mempermasalahkan masa yg lalu.
Pada kenyataannya, Suharto memang tidak pernah mengajukan Sukarno kedepan sidang pengadilan manapun. Bahkan sebagai bentuk penghormatan, pada tahun 1986 Suharto memberikan gelar Pahlawan Proklamasi kepada Sukarno & Hatta.
Mendirikan Tugu Proklamasi untuk menghormatinya serta menyematkan nama Sukarno-Hatta pada nama Bandara Internasional Indonesia.
Dan terakhir, Suharto menyematkan foto Sukarno-Hatta pada lembaran uang kertas Rp.100.000,-
NB : 2 Nama dari 9 nama jenderal yg menjadi target operasi berhasil selamat karena pada malam kejadian tidak berada ditempat/dirumah.
Mayjen Djamin Ginting berada di Medan saat peristiwa terjadi.
Brigjen Sukendro berada di luar Jakarta saat peristiwa terjadi.
Pasca peristiwa, Mayjen Djamin Ginting turut berlindung di Markas Kostrad bersama Jenderal AH Nasution.
Kronologis Kejadian G30S diatas ditulis oleh beberapa mantan aktivis 66. Bagi Buzzer JASMEV/PROJO & Orang2 yang Sok Ngaku Sukarnois, saya persilahkan untuk membantah Kronologis diatas dengan cara menulis Kronologis Kejadian sebagai pembandingnya.
Saya persilahkan kalian untuk memasukan semua tuduhan kalian kepada pak Harto, tapi saya ingatkan untuk tidak melupakan situasi selamatnya jenderal Nasution yg berlindung ke Markas Kostrad waktu itu.
Bila kalian masih tidak mampu untuk menuliskannya maka berarti kronologis yg ditulis para mantan aktivis 66 diatas adalah
BENAR & TIDAK TERBANTAHKAN.
Sukarno pada saat itu menanggapi isu ini dengan sangat serius.
Kemudian pada tanggal 25 Mei 1965, Sukarno memanggil para Menteri dan Panglima Angkatan untuk meminta kejelasan tentang adanya Dewan Jenderal tersebut.
Oleh Karenanya pada kesempatan tersebut, Letjen Ahmad Yani yang selaku Menpangad saat itu dgn tegas menyatakan bahwa Dewan Jenderal tersebut tidak ada, yang ada adalah Dewan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) yg mengemban tugas memberi masukan atau pendapat kepada Menpangad tentang kepangkatan dan jabatan Perwira Tinggi di tubuh angkatan darat kita.
Bahkan Jenderal Nasution juga memastikan bila Dewan Jenderal tersebut memang tidaklah ada.
Merasa masih kurang puas dgn penjelasan dari Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Nasution, lalu Sukarnopun berusaha mencari kejelasan tentang hal itu lebih lanjut.
Kemudian Sukarno memberi perintah kepada Brigjen Sjafiudin yang bertugas sebagai (Pangdam Udayana) untuk mencari tahu terkait dari nama-nama yang dimaksud itu, lalu didapatlah adanya 9 nama.
Inilah ke 9 nama yg disodorkan Brigjen Sjafiudin :
1 Jenderal AH Nasution (Menko Pangap/KASAB),
2 Letjen Ahmad Yani (Menpangad),
3 Mayjen R Soeprapto (Deputy II Menpangad)
4 Mayjen MT Haryono (Deputy III Menpangad)
5 Mayjen S Parman (Asisten I Menpangad bidang Intelejen)
6 Mayjen Djamin Ginting (Asisten II Menpangad bidang Operasi)
7 Brigjen DI Panjaitan (Asisten IV Menpangad bidang Logistik)
8 Brigjen Sutoyo (Inspektur Kehakiman AD)
9 Brigjen Sukendro (Asintel Mayjen S Parman).
Akhirnya Sukarno pun memberi sinyal untuk menindak mereka tapi bulan berganti bulan tak ada perkembangan.
Lalu atas bisikan PKI, Sukarno menemukan ide yg dianggapnya cemerlang (menurut pikirannya berdasarkan pengalaman Lenin, Stalin, Mao Tse).
Berdasarkan rekomendasi dari Brigjen Sabur, Sukarno memberi perintah kepada Letkol Untung untuk menindak para Jenderal tersebut,
Ditentukanlah tanggalnya dan dipilihlah pada bulan Oktober dengan alasan kuat jika Sukarno ingin mensejajarkan diri dengan Sovyet & China yg sudah lebih dahulu terkenal dengan Revolusi Oktobernya.
Dalam beberapa kesempatan Sukarno selalu menyebut peristiwa G30S dengan istilah “GESTOK”.
Sukarno menolak penggunaan istilah Gestapu atau G30S.
Sesuai perencanaan, Operasi penindakan para jenderal mulai dijalankan.
Supply persenjataan diperoleh dari Marsekal Oemar Dhani yang memang merupakan Menpang AU waktu itu.
( TNI AU baru melaporkan kehilangan senjata setelah senjata2 tersebut disita lewat pertempuran di wilayah Lubang Buaya).
Berdasarkan kesaksian keluarga para jenderal yang telah menjadi korban, ternyata pada malam kejadian telepon selalu berdering setiap jamnya hanya untuk menanyakan keberadaan dari para jenderal, apakah ada di rumah atau tidaknya. (Hal itu lah yang memang menjadi sebuah pertanda adanya perencanaan)
Pada dini hari pukul 4.00 Wib operasi penindakan para jenderal pun dijalankan. Satu persatu dari para jenderal diculik dari rumah mereka masing-masing.
Namun operasi penindakan para jenderal ini Gagal Total karena ternyata Nasution berhasil meloloskan diri.
Walaupun tahu kalo operasi penindakan para jendera tersebutl Gagal, namun operasi tetap dijalankan.
Pada pagi harinya Letkol Untung mengumumkan berita sebaliknya melalui RRI.
Letkol Untung memberitakan kesuksesan Dewan Revolusi menghabisi para jenderal yang dianggap menghalangi Revolusi yang telah dicanangkan Sukarno.
Pengumunan ini ternyata mendapat sambutan diberbagai daerah, seperti di Jogjakarta, dimana Kolonel Katamso dan Letkol Sugijono diculik dan dibunuh.
Bahkan dibeberapa daerah, para anggota PKI & simpatisan PKI mulai menebar ancaman yang membuat rakyat menjadi kian ketakutan.
Dalam persembunyiannya, jenderal Nasution mengakui kalo dirinya merasa gamang dlm menentukan siapa kawan dan siapa lawan yg sebenarna.
Akhirnya Nasution memilih KOSTRAD sbg tempat berlindung walau diketahui sebetulnya sebagai Benteng Pengendali Keamanan Ibukota adalah KODAM JAYA.
Menjelang sore sekitar pukul 4 lewat akhirnya jenderal Nasution masuk ke Markas KOSTRAD.
Jenderal Nasutionpun memberi perintah kepada Mayjen Suharto pada saat itu untuk mengambil alih komando TNI AD.
Kemudian Menindak lanjuti perintah jenderal Nasution, Mayjen Suharto mengirim telegram keseluruh Kodam memberitahukan tentang selamatnya jenderal Nasution dan kembali memerintahkan untuk bersiaga penuh pada seluruh elemen pasukan.
Mayjen Suharto pun memberi perintah kepada Kolonel Sarwo Edhie untuk segera merebut RRI & menguasai Halim (daerah Lubang Buaya yg merupakan tempat pelatihan militer para Pemuda Rakyat). Sejarah mencatat, dari 3 Menteri Panglima yg tersisa hanya Menpangal Laksamana RE Martadinata yg menjenguk Jenderal Nasution saat berada di Kostrad pasca kejadian itu.
Usai mendengar kesaksian Jenderal Nasuton, Laksamana RE Martadinata menyatakan sikap TNI AL yg mendukung TNI AD untuk melawan PKI.
Namun sayang, sikap ini justru membuat karier militernya tamat, karena pada tgl 21 Februari 1966, Laksamana RE Martadinata dicopot jabatannya sebagai Menpangal.
Ternyata selamatnya Jenderal Nasution waktu itu, menjadi petaka bagi Sukarno dan PKI, apalagi saat ditangkap, Letkol Untung memberi daftar 60 nama prajurit Cakrabirawa yg terlibat langsung.
Harap diingat, pada malam peristiwa Letkol Untung memberi memo kepada Sukarno saat seminar para Arsitek. Setelah membaca memo tsb Sukarno menyelipkan ucapan yg dikutip dari kisah Ramayana/Mahabrata tentang membunuh saudara kandung demi pencapaian tujuan.
Perlu diketahui, sehari sebelum peristiwa terjadi ternyata Sukarno sudah menjanjikan posisi Menpangad kepada Mayjen Mursjid yg merupakan orang nomor 2 di Kemenpangad waktu itu. Mayjen Mursjid adalah Deputy I Menpangad yg tdk turut menjadi target saat itu padahal Deputy II & Deputy III turut menjadi korban saat itu.
Para Antek2 PKI yg berkedok Sukarnois mencoba memelintir peristiwa G30S dgn mengabaikan “Selamatnya” Jenderal Nasution.
Padahal beliaulah yg membuat semua skenario & rencana Sukarno menjadi berantakan.
Lalu tindakan Sukarno yang justru mencopot jabatan Jenderal Nasution dari jabatannya sebagai Menko Pangap/Kasab, semakin memperkuat kecurigaan akan keterlibatan Sukarno.
Tindakan pencopotan ini seolah menunjukan kalo Sukarno Gak Suka kalo Nasution berhasil selamat.
Pasca peristiwa pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya, situasi Eskalasi politik di Indonesia semakin memanas. Rakyat mulai turun kejalan menuntut pembubaran PKI tapi Sukarno seolah tak bergeming membela keberadaannya PKI.
Bahkan saat berpidato didepan Front Nasional tgl 13 Februari 1966, di daerah Senayan, Sukarno kembali dengan lantang memuji PKI dengan mengatakan, “Di Indonesia ini tidak ada partai yang pengorbanannya terhadap Nusa dan Bangsa sebesar PKI”.
Mendengar pidato Sukarno yang keukeuh membela PKI, tuntutan mahasiswa dan rakyat semakin menguat untuk melengserkan Sukarno.
Menghadapi tuntutan mahasiswa dan rakyat yang semakin meluas, akhirnya Sukarno mengeluarkan SP 11 Maret ditahun 1966, yang isinya memerintahkan Letjen Suharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk segera mengendalikan situasi dan keadaan dengan mengambil tindakan yang dianggap perlu demi menjaga keamanan dan kestabilan pemerintahan. Namun Sukarno cukup cerdik dengan menyelipkan perintah untuk menjaga dan menjamin keselamatan pribadinya. Sukarno menyelipkan perintah menjaga dan menjamin keselamatan pribadinya dengan menyematkan berbagai gelar yang disandangnya.
Berdasarkan SP 11 Maret, Letjen Suharto mulai mengadakan pembersihan atas unsur-unsur PKI di pemerintahan termasuk menangkapi beberapa menteri dan pejabat yang terlibat PKI. Tindakan Letjen Suharto mendapat kritikan dari Sukarno yang ditanggapi Suharto dengan memasang dirinya sebagai tameng untuk menjaga nama baik Sukarno.
Pasca terbitnya SP 11 Maret, situasi keamanan Negara mulai kondusif dan terkendali. Gejolak demontrasi anti pemerintah mulai mereda.
Namun situasi kembali memanas saat Sukarno mengawini gadis belia, Heldy Jaffar yang berusia 18 tahun dibulan Mei 1966. Perkawinan ini menjadi puncak kemarahan rakyat dan menjadi bukti “Ketidak Pedulian” Sukarno terhadap kondisi dan situasi di Negara. Rakyat melihat ternyata Sukarno lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan Bangsa dan Negara.
Akhirnya tuntutan rakyat dijawab oleh MPRS yang diketuai oleh Jenderal AH Nasution.
Pada bulan Juni 1966, Sukarnopun diseret ke SU MPRS untuk dimintai pertanggung jawaban. Inilah awal kejatuhan Sukarno dimana 2 nota pembelaannya yang diberi judul Nawaksara I dan II ditolak oleh MPRS. Mandat Sukarno sebagai Presidenpun dicabut MPRS pada bulan Maret 1967. Selanjutnya MPRS memilih dan mengangkat Letjen Suharto sebagai Plt Presiden.
Terlukis kesan ketidak relaan di wajah Sukarno atas pencopotan dirinya dari kedudukan Presiden.
Berdasarkan Tap MPRS no 33 tahun 1967, MPRS memerintahkan kepada Plt Presiden, Jenderal Suharto untuk melakukan proses hukum kepada Sukarno sesuai ketentuan hukum yg berlaku, namun Suharto hanya mengenakan status Tahanan Rumah tanpa pernah berusaha mengajukan Sukarno untuk diadili.
"Mikhul Dhuwur Mendhem Jero" menjadi alasan Suharto agar Bangsa Indonesia tdk memperlakukan Sukarno seperti pesakitan/pecundang. Sikap Suharto ini dipertegas dgn pidatonya di depan Sidang MPRS pd tahun 1968, agar kita lebih baik mencurahkan tenaga & pikiran dlm menghadapi masa depan bangsa Indonesia dibanding mempermasalahkan masa yg lalu.
Pada kenyataannya, Suharto memang tidak pernah mengajukan Sukarno kedepan sidang pengadilan manapun. Bahkan sebagai bentuk penghormatan, pada tahun 1986 Suharto memberikan gelar Pahlawan Proklamasi kepada Sukarno & Hatta.
Mendirikan Tugu Proklamasi untuk menghormatinya serta menyematkan nama Sukarno-Hatta pada nama Bandara Internasional Indonesia.
Dan terakhir, Suharto menyematkan foto Sukarno-Hatta pada lembaran uang kertas Rp.100.000,-
NB : 2 Nama dari 9 nama jenderal yg menjadi target operasi berhasil selamat karena pada malam kejadian tidak berada ditempat/dirumah.
Mayjen Djamin Ginting berada di Medan saat peristiwa terjadi.
Brigjen Sukendro berada di luar Jakarta saat peristiwa terjadi.
Pasca peristiwa, Mayjen Djamin Ginting turut berlindung di Markas Kostrad bersama Jenderal AH Nasution.
Kronologis Kejadian G30S diatas ditulis oleh beberapa mantan aktivis 66. Bagi Buzzer JASMEV/PROJO & Orang2 yang Sok Ngaku Sukarnois, saya persilahkan untuk membantah Kronologis diatas dengan cara menulis Kronologis Kejadian sebagai pembandingnya.
Saya persilahkan kalian untuk memasukan semua tuduhan kalian kepada pak Harto, tapi saya ingatkan untuk tidak melupakan situasi selamatnya jenderal Nasution yg berlindung ke Markas Kostrad waktu itu.
Bila kalian masih tidak mampu untuk menuliskannya maka berarti kronologis yg ditulis para mantan aktivis 66 diatas adalah
BENAR & TIDAK TERBANTAHKAN.